Paradoks Kepemimpinan dan Wacana Daerah Istimewa Minangkabau


Sabtu, 27 Februari 2016|13:21:34 |Dibaca : 244 Pembaca
about img

 

Paradoks Kepemimpinan dan Wacana Daerah Istimewa Minangkabau

 

SHOFWAN KARIM

Wilayah administrasi Sumatera Barat dalam pemerintahan Republik Indonesia, kecuali struktur bawah yang disebut nagari, sama saja dengan 33 Provinsi lain.

Akan tetapi secara etni- sitas sosio-kultural, warga Sumatera Barat terhadap dirinya maupun pihak lain lebih senang menyebut wilayah ini sebagai Ranah Minangkabau.

Di dalam pertemuan warga Minangkabau, kre- do kepemimpinan sosial Minangkabau sering diu- lang-ulang. Mereka menye- but kepemimpinan tigo tungku tigo sajarangan, tigo tali sapilin (tiga tungku sejerangan, tiga tali sepi- lin/TTS). Sebuah aura ke- pemimpinan sosial yang berdiri di atas wibawa dan kharisma ninik-mamak, alim-ulama dan cerdik pandai.

Itulah sebuah abstraksi kepemimpinan yang ber- sandar kepada tokoh adat, tokoh agama, serta kaum cendekiawan. Khusus cen- dekiawan amat luas caku- pannya. Di situ termasuk pemerintah, birokrat, aka- demisi, para usahawan (pebisnis-mapan), bundo kanduang (kaum wanita), budayawan, wartawan, sastrawan, seniman dan tokoh generasi muda.

Pranata ini secara sub- stansial bagaikan kabinet, plus parlemen sosio-kul- tural yang sesungguhnya. Dan institusi ini merupa- kan kombinasi dari trias- politika dalam praktek di Minangkabau kelasik sam- pai era modern.

Di forum itu semua hal- hal yang prinsip dan men- dasar dalam mendorong dan menggerakkan kema- juan masyarakat Minangk- abau dimusyawarahkan, diputuskan dan kemudian dilaksanakan.

Negeri (Ranah) Minang- kabau, dulunya menjadi kiblat pendidikan, keaga- maan, adat dan tradisi, as- set kepemimpinan, kecen- dekiawanan dan kenega- rawanan. Di ranah inilah nostalgia dan romantisis- me berpadu.

Media nasional sering memuji peranan Moham- mad Hatta, Haji Agus Sa- lim, Syahrir, Tan Malaka, M Yamin, Mohammad Natsir, HAMKA dan tokoh lain dari Minangkabau sebagai tokoh nasional dan pahla-

wan Indonesia.
Tentu saja hal itu meru-

pakan kenangan indah kolektif etnis Minangkabau sejak masa berdirinya Se- kolah Raja di Bukittinggi pada 1856 sampai petaka sejarah perang sipil PRRI pada 1958-1960. Bahkan Elizabeth E. Graves (Ya- yasan Obor, 2007) menye- but, sampai tahun 1959, penduduk Minangkabau yang hanya jumlahnya 2,5 persen dari penduduk In- donesia telah menyum- bang 25 persen dari nomi- nal jumlah kepemimpinan dan tokoh nasional Indone- sia.

Sampai masa itu, gerak sosio-kultural Minangka- bau berjalan terpadu pada tiga tungku tadi. Mereka berdebat mengasah piki- ran di majelis TTS tersebut. Mamang dan pepatah turu- nannya, muncul, kayu basi- lang di dalam tungku di situ api makonyo nyalo dan di situ nasi kok ka masak (bersilang kayu di dalam tungku, di situ api maka- nya menyala dan di situ nasi akan menjadi masak)

Ungkapan itu masih ba- nyak yang mengulang- ulang. Minangkabau ada- lah negeri di mana demo- krasi bermula dengan mu- syawarah dan mufakat. Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakek (bulat air karena pembu- luh, bulat kata karena mu- fakat).

Terusannya berbunyi, kok lah picak boleh dilay- angkan, kok lah bulek, bu- lieh digolekkan (kalau su- dah petak tipis boleh dila- yangkan, kalau sudah bu- lat boleh diligilingkan). Keputusan yang sudah dirumuskan itu dapat diek- sekusi dalam tanggung- jawab bersama untuk pe- laksanannya.

 

 

Maka tak heran aura klasik tadi yang disebut sebagian orang Miangka- bau sebagai kegemilangan masa lalu (the glorious of the past), masih menjadi rasian (mimpi-mimpi). Ter- utama bagi generasi yang lahir sampai pertengahan abad lalu, antara 1930- 1950. Kini mereka berusia 65-85 tahun.

Oleh generasi berusia senja tadi, menjadi gumam bahkan buah bibir bahwa apa yang menjadi kredo kepemimpinan di Minang- kabau, harus terus me- nerus disegarkan dan di- perbarui. Apalagi bila ada kurun masa yang kurang terasa getaran dan sipon- gang (gaungnya) sistem kepemimpinan sosial-bu- daya itu.

Sejak era reformasi sam pai sekarang, gaung suara

kepemimpinan itu mengh- adapi problematika bah- kan paradoksal. Keadaan yang tengah bertolak-bela- kang. Sesuatu yang sering disebut oleh generasi lama, dan belum tentu dipahami oleh generasi baru.

Boleh jadi oleh genera- si baru abstraksi kepemim- pinan itu berubah. Bukan- kah kemajuan dan kese- jahteraan masyarakat, ke- makmuran dan keadilan yang semakin jauh itu, sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh pengua- sa yang ditentukan oleh politik, uang, kekayaan, pengaruh materi dan en- guasaan media?

Alim ulama, kaum adat, kaum cendekiawan dan akademisi tinggal menjadi hiasan atau asesori kepe- mimpinan sosial bahkan ada yang menganggap ha- nya menjadi penonton. Atau eksistensi mereka hanya ada di dalam status tetapi tidak ada di dalam fungsi dan peranan.

Pembahasan masalah sosial-kemasyarakatan da- lam kolektivitas TTS han- ya ada di alam formalistik. Kadang-kadang tak jarang hanya melekat di alam khayal. Di dalam imple- mentasi tidak optimal.

Lebih jauh, kadang ke- lihatan keputusan resmi legislatif dan eksekutif di dalam UU dan Perda, tidak pula sukes berjalan. Apala- gi hasil musyawarah TTS. Itupun kalau TTS itu masih ada yang melakukan mu- syawarah.

Misalnya Peraturan Dae rah (Perda) Sumatera Bar- at Nomor 11/2001 tentang Pencegahan dan Pember- antasan Maksiat. DPRD hasil pemilu reformasi 1999 menginisiasi Perda ini.

Pada waktu itu ekspo- nen TTS secara peorangan diundang untuk dengar pendapat. Meskipun forum TTS mempunyai suara yang berbeda-beda, namun ka- rena resmi sudah diun- dang, maka oleh DPRD di- anggap setuju karena telah memberikan aspirasinya. Perda itu terdiri atas 7 Bab dan 24 Pasal, berikut dua halaman penjelasan.

Intinya yang disebut maksiat adalah setiap tin- dakan yang merusak sen- di-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan me- langgar norma-norma ag- ama dan adat, baik yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan atau belum. Di antaranya per- zinahan, perjudian, minu- man keras, narkotika dan piskotrapika serta zat adik- tif. Juga penerbitan dan penyiaran kata dan gam-

bar yang merangsang un- tuk berbuat maksiat seper- ti cerita, pornografi dan porno-aksi.

Perda ini tidak mem- berikan sanksi yang jelas kepada pelanggar. Pada Bab sebelum penutup, Bab VIpasal22ayat1dan2 berbunyi: (1) pelanggaran terhadap ketentuan se- bagaimana dimaksud (di- dalam bab-bab sebelum- nya) dalam Perda ini dapat diancam dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pejabat ber- wenang yang lalai dalam menindak lanjuti laporan anggota masyarakat ten- tang tindakan maksiat, da- pat dikenai sanksi admi- nistratif sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Semua itu, setelah ber- jalan 14 tahun, belum ada evaluasi bagaimana pene- rapannya. Sekarang Perda itu tidak pernah dibicara- kan dan juga tidak pernah dicabut. Kalaupun ada tin- dakan beberapa polisi pa- mong praja pada bebera- pa kota dan kabupaten melakukan razia terhadap tindak-maksiat, hampir tidak pernah merujuk ke- pada Perda Provinsi itu.

Keadaan itu mencuat di dalam ratok (ratap-tangis) orang rantau di dalam me- dia-pers maupun media sosial. Soal pemurtadan, kemiskinan, kemaksiatan dan tertinggalnya pemban- gunan di Ranah Minangka- bau dibandingkan provin- si tetangga adalah keal- paan kepemimpinan.

Mereka menganggap bahwa terjadinya pemur- tadan dari Islam ke agama lain, apa yang mereka se- but sebagai Kristenisasi terbuka dan terselubung, sebagai kelalaian kepe- mimpinan di Minangka- bau.

Begitu pula angka ke- miskinan yang semakin meninggi, kejahatan dan kemaksiatan tidak berku- rang. Islam yang diagung- agungkan oleh etnis Mi- nangkabau dianggap tidak tegak sesuai dengan hara- pan lama. Oleh karena itu muncul kegelisahan dan kegalauan para perantau.

Sebagian para perantau kreatif menggagas ide. Un- tuk menjawab persoalan di Minangkabau, solusinya adalah Daerah Istimewa Minangkabau (DIM). Tan- pa DIM kata mereka, maka adat basandi syarak, sya- rak basandi kitabullah (ABS-SBK) hanya angan- angan.

Gagasan itu menggelo- ra secara perorangan dan kolektif di kalangan peran- tau. Akan tetapi terasa

kurang ada respon dari warga Ranah Minangka- bau yang tinggal di seante- ro nagari atau kampung- nya.

Begitu pula ada nostal- gia kepemimpinan masa lalu. Para perantau yang juga terdiri atas ninik-ma- mak, alim-ulama dan cer- dik pandai, selalu ber- musyawarah tentang ka- mpung halamannya. Ha- silnya tentu ingin diterap- kan. Akan tetapi setelah mereka kembali ke peran- tauan gagasan tadi tinggal ramai di internet, media on-line dan media sosial.

Sebaliknya, sejak bebe- rapa dekade belakangan keadaan itu berubah. Gen- erasi muda yang menjadi pemimpin formal di Sum- bar, mengalami pergeseran kolektifitas emosi kultur Minangkabaunya. Terjadi paradoks atau kontradiksi. Terutama di dalam konsep diri tentang kepemimpi- nan.

Mereka lebih suka turun ke nagari dan kampung dibandingkan beranjang sana ke tokoh-tokoh yang ada di rantau. Ada yang suka beranjang sana ke tokoh rantau, tetapi tidak mengakar di nagari dan kampungnya. Padahal de- ngan caranya masing-mas- ing, perantau berjasa mem bangun kampung dan na- gari. Tetapi sebagian para perantau merasa peng- hargaan tidak sepadan mereka terima.

Generasi baru Minangk- abau tahu dengan filsafat kepemimpinan TTS klasik yang telah disebut terdahu- lu. Akan tetapi saat ini tidak nyambung dengan tokoh sosial kemasyaraka- tan masa lalu. Mereka sea- kan-akan melakukan refor- masi dan rekonstruksi.

Perubahan dan menata ulang dengan versinya sendiri. Kalau pun ada ninik-mamak, alim ulama, cerdik-pandai diikutkan di dalam musyawarah baik nagari maupun tingkat di atasnya sampai ke tingkat provinsi, terasa itu sebagai pelengkap asoseri alias perhiasan demokrasi saja.

Apa yang diinginkan TTS tadi mereka catat, tetapi di dalam pelaksan- aannya, agak jauh pang- gang dari api alias tidak ada realisasinya.

Inilah yang menjadi ta- yangan nyata hari ini, te- ngah terjadi paradoks ke- pemimpinan sosial di Mi- nangkabau. Sebuah situa- si, yang entah kapan akan berakhir. Ataukah memang semua sudah berubah? Yang abadi adalah peruba- han. Allah Yang Maha Tahu. (*)

Terbit di Harian Singgalang, 2 Feb 2016.

 

 

 

 

 

Link Utama